PERYATAAN SIKAP BEM UMM ATAS PERISTIWA PAPUA

Sabtu, 24 Agustus 2019 22:03 WIB

Oleh Bhentar Firmandreas - Wakil Mentri Politik Hukum dan HAM 

Beberapa hari yang lalu, tepatnya kamis ( 15/8 ), mahasiswa Papua menggelar aksi damai yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRWI) yang digelar dalamrangka memperingati penandatanganan New York Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1962 berakhir ricuh. Bukan kali pertama di kota Malang terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dengan warga sekitar dan aparat keamanan, bahkan hampir disetiap mahasiswa Papua diberbagai daerah menyampaikan aspirasi dengan menggelar aksi damai mendapat perlakuan intimidatif, represif, dan perlakuan kasar bahkan sampai berujung rasisme yang dilakukan oleh ormas reaksioner dan aparat keamanan.

Pembubaran aksi damaiyang dilakukan oleh mahasiswa Papua, menimbulkan korban luka-luka dengan jumlah berkisar 23 orang(http://Kontrassurabaya.org), dan tidak lama setelah pembubaran aksi yang ada di kota Malang, kita mendapat kabarpengepungan di asrama papua yang berada di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2019 yang memunculkan tindakan represif berupa penangkapan terhadap mahasiswa papua di Surabaya sejumlah 43  orang (http://cnnindonesia.com.tv).

            Dampak kejadian di Surabaya dan Malang yang Mengakibatkan protes keras dari mahasiswa dan masyarakat Papua. Pada hari senin sampai selasa dini hari aksi protes tersebut masih berlangsung. Hal tersebut menyebabkan pembakaran kantor DPRD dan beberapa fasilitas umum di Papua dan Papua barat. Selain itu muncul sentimen baru terhadap suku dan ras.

            Kejadian tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia telah Merdeka selama 74 tahun. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi di negara yang dikenal dengan negara pluralisme. Dalam UUD 1945 pasal 28e ayat 3 menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.Landasan hukum tersebut, seharusnya menjadi acuan bagi pihak aparat lebih menjaga keamanan dalam menjaga aksi demonstrasi. Hal tersebut juga diperkuat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

            Melihat berbagai Sosial Media (Sosmed) banyak yang mengandung unsur-unsur SARA, seperti perkataan yang menyinggung hati mahasiswa dan masyarakat Papua. Hal tersebut bertolak belakang terhadap nilai sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, adanya tindakan tersebut menunjukan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum mampu menerima perbedaan.

            Berdasarkan pemaparan diatas maka dengan ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang menyatakan sikap:

1.      Mengecam segala bentuk tindakan rasisme, intimidasi, represif dan kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua.

2.      Mendesak aparat Negara yang berwenang mengadili untuk menindaklanjuti serta mengusut tuntas tindakan rasisme, intimidasi, represif dan kekerasanyang terjadi di Surabaya dan Malang.

3.      Mendesak aparat Negara untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat secara terbuka, baik dari oknum, ormas dan/atau pihak-pihak yang memicu adanya konflik.

4.      Mendesak aparat dan pemerintah untuk melindungi seluruh warga Negara serta menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup mahasiswa papua,termasuk kebebasan menyampaikan aspirasi  yang dilindungi konstitusi,agar tidak terjadi hal yang serupa dikemudian hari.

5.      Menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa untuk lebih bijak dalam menggunakan media informasi, agar tidak mudah terprovokasi dengan segala isu yang menyebabkan perpecahan.

6.      Menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa untuk bersama-sama menjaga persatuan, kesatuan, dan menghentikan segala bentuk deskriminasiserta menjaga persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara.

#SayNoToRacism

#KitaBersaudara

#KitaSatuIndonesia

Shared: